Pemerintah berkomitmen menyentuh usaha mikro, terutama lapisan terbawah (ultra mikro) dengan nilai pinjaman di bawah Rp. 10 juta per nasabah.
Demikian ditegaskan oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan RI, Ririn Kadariyah SH. MSi. saat diskusi terbatas penguatan UMKM dan pengentasan kemiskinan dari aspek permodalan, Selasa (3/12) di Gedung Lt. 2 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo.
Alasannya, menurut Ririn, selama ini rata-rata pinjaman KUR antara 12-15 juta per nasabah. "Sekitar 74% dana KUR disalurkan ke kelompok usaha komersiil atau kelompok usaha yang sudah bankable," tegasnya lagi.
Oleh karena itu, saat ini Kementrian Keuangan mengembangkan skema KUR Tailor Mode khusus UMKM, yaitu kredit program yang memiliki fleksibilitas (tidak rigid) dan memenuhi persyaratan pembiayaan.
Pemerintah kemudian meluncurkan skema pembiayaan "Ultra Mikro" (UMi) dengan plafon pembiayaan maksimal Rp.10 juta per nasabah dan disalurkan tidak oleh bank melainkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Sejak setahun yang lalu sampai sekarang, penyaluran skema UMi di Kulon Progo melalui tujuh LKBB yang meliputi pengadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi meliputi 2.333 nasabah dengan total penyaluran Rp. 7,653 miliar.
Diskusi dipandu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo, Agung Kurniawan SIP. MSi, dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo, Dra Sri Hermintarti, MM. dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarat Dinas Sosial Kulon Progo, Abdul Kahar SH. serta beberapa pelaku usaha.
Sri Hermintarti menyambut baik upaya pemerintah untuk mengangkat pelaku usaha mikro, sebab "tanggungjawab pengembangan UMKM tidak hanya di daerah, tapi juga pusat, termasuk intervensi permodalan," lanjutnya.
Ririn mengaku tertarik untuk datang ke Kulon Progo, karena di daerah ini sudah ada inovasi pengembangan kelompok-kelompok usaha, mikro dan kalangan miskin melalui e warung, KUBE, belabeli.com dan sebagainya yang menjamin adanya segmen pasar bagi para pelaku usaha dimana uang berputar di daerah dan menggerakkan sektor riil. Pihaknya ingin mensinergikan data bansos dengan para penerima skema UMi.
Salahsatu hasil diskusi, DPMPT Kulon Progo segera melakukan kajian dan merumuskan kerjasama Pemkab Kulon Progo dan Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan RI untuk kerjasama program pendampingan dan permodalan lintas sektoral.